Senin, 22 Oktober 2018, 12:50
Diskusi 4
Saudara Mahasiswa yang berbahagia, selamat bergabung di Diskusi 4 kita
· Seringkali kita menyaksikan merebaknya konflik-konflik horizontal yang melibatkan warga masyarakat, hingga menimbulkan korban jiwa. Penyerangan, tindakan represif, dan intimidasi kelompok masyarakat yang bersifat kolektif menjadi fenomena tersendiri.
· Peran pemerintah dipertanyakan di sini, khususnya dalam hal penegakan hukum dan upaya preventif yang harus dilakukan guna mencegah konflik. Sebagai bahan diskusi, simaklah berita berikut ini.
---------------
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Persekutuan Gereja dan Lembaga Injil di Indonesia (PGLII) Roni Mandang menilai kericuhan yang menyebabkan terbakarnya mushala di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, pada Jumat (17/7/2015) pagi, adalah masalah sosial ekonomi, bukan permasalahan agama.
"Pernyataan saya tentang warga Papua yang tersisihkan adalah bahasa yang sudah lumrah. Mereka sering tidak menjadi tuan di tanah sendiri," ujar Roni, dalam konferensi pers di Kantor PGI, Jakarta Pusat, Sabtu (18/7/2015).
Menurut Roni, Pemerintah seringkali kurang memperhatikan kesempatan warga Papua untuk mendapatkan peluang yang sama dengan warga lainnya. Akibatnya, sering terjadi ketidakadilan dalam hal sosial ekonomi.
Menurut dia, perekonomian di wilayah Papua, seringkali lebih dikuasai para pendatang dibandingkan warga asli Papua. Selain itu, penanganan aparat penegak hukum terhadap warga Papua, cenderung dilakukan tanpa upaya pencegahan terlebih dahulu.
Penanganan lebih mengutamakan kekerasan dibanding dialog untuk menyamakan pendapat. "Kami sesalkan pendekatan selalu tanpa dialog yang seharusnya dari hati ke hati. Masalah seperti ini seakan-akan terjadi akibat sentimen konflik antaragama," kata Roni.
Dalam pernyataan sikap, PGLII menyatakan bahwa persoalan yang terjadi di Papua tersebut adalah persoalan lokal yang harus cepat diselesaikan. Ia mengimbau agar umat beragama tidak mudah terprovokasi, apalagi terhadap upaya-upaya yang ingin membenturkan ke skala yang lebih besar. (Sumber: kompas.com, Sabtu 18 Juli 2015)
"Pernyataan saya tentang warga Papua yang tersisihkan adalah bahasa yang sudah lumrah. Mereka sering tidak menjadi tuan di tanah sendiri," ujar Roni, dalam konferensi pers di Kantor PGI, Jakarta Pusat, Sabtu (18/7/2015).
Menurut Roni, Pemerintah seringkali kurang memperhatikan kesempatan warga Papua untuk mendapatkan peluang yang sama dengan warga lainnya. Akibatnya, sering terjadi ketidakadilan dalam hal sosial ekonomi.
Menurut dia, perekonomian di wilayah Papua, seringkali lebih dikuasai para pendatang dibandingkan warga asli Papua. Selain itu, penanganan aparat penegak hukum terhadap warga Papua, cenderung dilakukan tanpa upaya pencegahan terlebih dahulu.
Penanganan lebih mengutamakan kekerasan dibanding dialog untuk menyamakan pendapat. "Kami sesalkan pendekatan selalu tanpa dialog yang seharusnya dari hati ke hati. Masalah seperti ini seakan-akan terjadi akibat sentimen konflik antaragama," kata Roni.
Dalam pernyataan sikap, PGLII menyatakan bahwa persoalan yang terjadi di Papua tersebut adalah persoalan lokal yang harus cepat diselesaikan. Ia mengimbau agar umat beragama tidak mudah terprovokasi, apalagi terhadap upaya-upaya yang ingin membenturkan ke skala yang lebih besar. (Sumber: kompas.com, Sabtu 18 Juli 2015)
---------------
· Apakah konflik di atas tejadi karena permasalahan agama atau sosial-ekonomi? Bagaimana Anda melihat konflik tersebut jika ditinjau dari demokrasi dan pemerintahan?
· Sampaikan pendapat Anda dan antar mahasiswa diperkenankan untuk saling menanggapi.
Selamat berdiskusi
Jawab :
· Apakah konflik di atas tejadi karena permasalahan agama atau sosial-ekonomi? Bagaimana Anda melihat konflik tersebut jika ditinjau dari demokrasi dan pemerintahan?
- Konflik politik, ekonomi, dan sosial budaya
- Paska reformasi 1998, Indonesia sebagai negara demokrasi justru lebih banyak mengalami konflik sosial yang terjadi di berbagai daerah. Konflik sosial yang terjadi merupakan akar dari dibukanya keran kebebasan dan keterbukaan dalam hampir setiap sendi kehidupan bermasyarakat. Seringkali kebebasan dan keterbukaan ini membuat masyarakat merasa bebas yang tidak diimbangi dengan kewajiban yang dimiliki sebagai warga Negara. Berbagai konflik sosial yang terjadi berdampak pada terganggunya stabilitas nasional dan menghambat proses pembangunan
· Sampaikan pendapat Anda dan antar mahasiswa diperkenankan untuk saling menanggapi.
- Untuk mencegah semakin memburuknya akibat yang ditimbulkan oleh konflik sosial, diperlukan berbagai upaya sebagai jalan tengah yang berupa perundingan.
Terdapat 8 bentuk perundingan, yaitu :
1. Toleransi. Sikap saling menghargai, menghormati serta memahami keberadaan, pendirian, serta keyakinan pihak lain.
2. Konfersi. Sikap bersedia menerima keberadaan serta pendirian pihak lain
3. Kompromi. Kedua belah pihak bersepakat untuk saling mengalah, memberi dan menerima.
4. Konsiliasi. Upaya yang dilakukan guna mencapai kesepakatan bersama antara dua pihak melalui pihak ketiga.
5. Mediasi. Proses perundingan yang dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral.
6. Arbritasi. Kedua belah pihak yang berkonflik memilih pihak ketiga sebagai upaya penyelesaian konflik.
7. Ajudikasi. Konflik diselesiakan melalui pengadilan.
8. Genjatan senjata. Penghentian peperangan dalam jangka waktu tertentu sambil mencari jalan damai.
Di Indonesia, selain melalui perundingan, penguatan peran lembaga pengendalian sosial juga harus dilakukan. Hal ini guna terciptanya keadilan dalam masyarakat dan mencegah bahaya akibat jika tidak ada keadilan dalam masyarakat.
Penilaian maksimum:90 (1)