Administrasi negara adalah segenap proses penyelenggaraan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah suatu negara untuk megatur dan menjalankan kekuasaan negara, guna menyelenggarakan kepentingan umum.
 |
| credit: timeshighereducation |
Perilaku tidak didapat dari lahir melainkan dari pembelajaran dan kebiasaan kebiasaan. Oleh karena itu dalam studi administrasi Negara, studi perilaku sangatlah penting, dalam studi perilaku didalamnya mempelajari aspek penting seperti sikap, tindakan dan pemikiran individu.
Dalam ruang lingkup administrasi negara, studi perilaku mengajarkan bagaimana agar manusia dapat, bersikap, berfikir dan bertingkah laku sebagai administrator yang sebenar benarnya. Kegagalan studi perilaku tidak akan mengantar seseorang dalam mencapai tujuan akhir dan keberhasilan dalam studi administrasi negara
T : "Bagaimana dan untuk apa peran etika dalam administrasi?"
Etika adalah sesuatu dimana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Etika merupakan seperangkat nilai yang menjadi pedoman dalam bertindak dan perilaku. Jadi peran etika sangatlah penting dalam administrasi untuk mewujudkan tata kelola yang baik.
Etika berperan penting sebagai suatu wujud kontrol terhadap administrasi negara dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi dan kewenangannya. Manakala administrasi menginginkan sikap, tindakan dan perilakunya dikatakan baik, maka dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya harus menyandarkan pada etika administrasi, disamping digunakan sebagai pedoman, acuan, dan referensi oleh administrasi etika dapat pula digunakan sebagai standar untuk menentukan sikap, perilaku, dan kebijakannya dapat dikatakan baik atau buruk.
Misalnya dalam bidang Administrasi Negara sering terjadi hal hal yang tidak bermoral oleh beberapa oknum birokrat, seperti tindakan yang merugikan keuangan negara atau keuangan suatu perusahaan. Dalam menangani masalah-masalah seperti ini, perlu adanya suatu sistem antisipatif yang bisa digunakan untuk mengerem kegiatan itu terjadi yaitu seperti moral dan etika.
Bagi penganut paham demokrasi, adanya etika administrasi dapat menjamin terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Chandler dan Plano merumuskan etika sebagai ketentuan atau standar yang mengatur perilaku moral anggota organisasi dan profesi. Dari rumusan ini terlihat bahwa etika tidak hanya berlaku bagi anggota organisasi, seperti orang bendaharawan akan tidak etis untuk menceritakan pengeluaran fakultas kepada mahasiswa; juga berlaku bagi profesional, seperti seorang dokter yang membuat resep semata-mata berdasarkan pertimbangan kondisi medik yang berlaku.
Sekarang yang menjadi pertanyaan apakah administrator publik tetap dapat menggunakan segala macam cara untuk mengimplementasikan kebijakan publik, agar tujuan dapat dicapai sepenuhnya? Sering kali dalam upaya melindungi misinya untuk melayani kepentingan publik, administrasi acap kali menomorduakan aspek “cara”.
Tetapi para pembela paham demokrasi berpegang teguh pada kepercayaanya bahwa ada etika tujuan dan cara. Mereka hendak menegaskan bahwa tujuan-tujuan yang baik, mungkin menghasilkan sesuatu yang tidak baik, sekiranya menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam mencapainya.
Studi perilaku administrasi berguna dalam menunjukkan apa yang harus dilakukan pada satu situasi tertentu, memberikan deskripsi lingkungan dimana organisasi bergerak, dan memberikan kerangka konseptual untuk memecahkan masalah-masalah organisasi.