Mahasiswa yang berbahagia selamat bergabung dalam tugas 3 kita
Pada tugas ini, Anda diminta untuk mencari kasus yang berhubungan dengan birokrasi pemerintahan, di tingkat pusat atau daerah, bersumber dari media massa (cetak maupun elektronik). Buatlah ringkasan dalam satu paragraf (tidak lebih dari 10 baris) dan cantumkan sumbernya.
Berikan tanggapan Anda apakah kasus tersebut dalam kerangka reformasi birokrasi. Berikan kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil pembahasan Anda.
Tugas disusun dalam 1 s/d 2 halaman, kertas A4, 1 spasi, dan jenis huruf Times New Roman 12. Kirimkan tugas dengan penulisan file: Nama<spasi> NIM<spasi>Tugas3<spasi>UPBJJ. Contoh: Bambang 010134486 Tugas3 Bandung.
Kirimkan tugas Anda melalui upload file pada kotak dialog di bawah ini. Perhatikan Batas pengiriman tugas
Kerjakan tugas sesuai petunjuk yang diberikan. Selamat mengerjakan.
--
Tutor
Korupsi dan Reformasi Birokrasi Kompas.com - 09/03/2012, 02:12 WIB
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Korupsi dan Reformasi Birokrasi", https://nasional.kompas.com/read/2012/03/09/02120526/Korupsi.dan.Reformasi.Birokrasi.
Dewasa ini di Indonesia banyak kasus yang berhubungan dengan Kasus-kasus seperti korupsi, penyuapan, penggelapan, gratifikasi dan mafia kasus dalam peradilan serta mafia pajak yang terjadi belakangan in. Kasus-kasus yang berhubungan dengan birokrasi pemerintahan seperti yang telah disebutkan di atas melibatkan beberapa profesi yang dilakukan pejabat administrasi negara, anggota legislatif, jaksa, hakim, kepolisian, pegawai perpajakan, dan lain sebagainya. Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus-kasus yang terjadi di dalam elemen pemerintahan baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif.
Tanggapan :
Solusi Pencegahan Korupsi dalam Birokrasi
Solusi yang dapat digunakan untuk mencegah korupsi antara lain :
1) Cara Sistemik-Struktural
Mendayagunakan segenap suprastruktur politik maupun infrastruktur politik dan pada saat yang sama membenahi birokrasi sehingga lubang-lubang yang dapat dimasuki tindakan-tindakan korup dapat ditutup. Suprastruktur politik adalah keseluruhan lembaga penyelenggara negara yang mempunyai kewenangan hukum konstitusional yang bersumber dari UUD 1945 seperti MPR, Presiden, DPR, DPA, BPK, MA dan pemerintah daerah beserta seluruh jajarannya. Sedangkan infrasruktur politik adalah organisasi-organisasi kekuatan sosial politik dan kemasyarakatan yang tidak mempunyai kewenangan hukum konstitusional tetapi dapat berperan sebagai kelompok penekan.
2) Cara Abolisionistik
Korupsi adalah suatu kejahatan yang harus diberantas dengan terlebih dahulu menggali sebab-sebabnya dan kemudian penanggulangan diarahkan pada usaha-usaha menghilangkan sebab-sebab tersebut. Jalan yang ditempuh adalah dengan mengkaji permasalahan-permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, mempelajari dorongan-dorongan individual yang mengarah ke tindakan-tindakan korupsi, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta menindak orang-orang yang korup berdasarkan kodifikasi hukum yang berlaku. Pemerintah harus berani melakukan pembersihan di dalam tubuh pemerintahan yaitu pembersihan terhadap aparatur-aparatur yang tidak jujur.
3) Cara Moralistik
Faktor penting dalam persoalan korupsi adalah faktor sikap dan mental manusia. Oleh karena itu usaha penanggulangannya harus pula terarah pada faktor moral manusia sebagai pengawas aktivitas-aktivitas tersebut. Cara moralistik dapat dilakukan melalui pembinaan mental dan moral manusia, khotbah-khotbah, ceramah atau penyuluhan di bidang keagamaan, etika dan hukum serta memasukkan etika dan moral dalam kurikulum pendidikan di sekolah formal dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi (Kumorotomo, 1999 : 218).
Kesimpulam Rekomendasi :
Birokrasi pemerintahan merupakan hal yang sangat penting untuk keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan untuk menjaga citra birokrasi agar birokrasi pemerintahan terus mendapat kepercayaan dari masyarakat. Pejabat pemerintah dalam menjalankan pekerjaannya seharusnya sesuai dengan etika jabatannya masing-masing dan mempunyai kewajiban serta tanggung jawab moral kepada masyarakat.
Hal yang perlu dilakukan untuk memberantas korupsi antara lain adanya komponen-komponen yang berfungsi sebagai pengawas atau pengontrol, sehingga ada proses check and balance. Masyarakat seharusnya ikut berpartisipasi dalam upaya pemberantasan korupsi. Kemudian perlu adanya perampingan birokrasi agar birokrasi lebih efektif dan efisien serta untuk mencegah bertambahnya pegawai yang melakukan korupsi. Dalam perumusan kebijakan, pejabat administrasi negara perlu untuk lebih memperhatikan kepentingan umum (public interest). Pemerintah seharusnya terus melakukan reformasi birokrasi dengan menerapkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan pemerintahan agar birokrasi pemerintahan di Indonesia lebih akuntabel, transparan, responsive, efektif dan efisien.
Pada tugas ini, Anda diminta untuk mencari kasus yang berhubungan dengan birokrasi pemerintahan, di tingkat pusat atau daerah, bersumber dari media massa (cetak maupun elektronik). Buatlah ringkasan dalam satu paragraf (tidak lebih dari 10 baris) dan cantumkan sumbernya.
Berikan tanggapan Anda apakah kasus tersebut dalam kerangka reformasi birokrasi. Berikan kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil pembahasan Anda.
Tugas disusun dalam 1 s/d 2 halaman, kertas A4, 1 spasi, dan jenis huruf Times New Roman 12. Kirimkan tugas dengan penulisan file: Nama<spasi> NIM<spasi>Tugas3<spasi>UPBJJ. Contoh: Bambang 010134486 Tugas3 Bandung.
Kirimkan tugas Anda melalui upload file pada kotak dialog di bawah ini. Perhatikan Batas pengiriman tugas
Kerjakan tugas sesuai petunjuk yang diberikan. Selamat mengerjakan.
--
Tutor
Korupsi dan Reformasi Birokrasi Kompas.com - 09/03/2012, 02:12 WIB
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Korupsi dan Reformasi Birokrasi", https://nasional.kompas.com/read/2012/03/09/02120526/Korupsi.dan.Reformasi.Birokrasi.
Dewasa ini di Indonesia banyak kasus yang berhubungan dengan Kasus-kasus seperti korupsi, penyuapan, penggelapan, gratifikasi dan mafia kasus dalam peradilan serta mafia pajak yang terjadi belakangan in. Kasus-kasus yang berhubungan dengan birokrasi pemerintahan seperti yang telah disebutkan di atas melibatkan beberapa profesi yang dilakukan pejabat administrasi negara, anggota legislatif, jaksa, hakim, kepolisian, pegawai perpajakan, dan lain sebagainya. Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus-kasus yang terjadi di dalam elemen pemerintahan baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif.
Tanggapan :
Solusi Pencegahan Korupsi dalam Birokrasi
Solusi yang dapat digunakan untuk mencegah korupsi antara lain :
1) Cara Sistemik-Struktural
Mendayagunakan segenap suprastruktur politik maupun infrastruktur politik dan pada saat yang sama membenahi birokrasi sehingga lubang-lubang yang dapat dimasuki tindakan-tindakan korup dapat ditutup. Suprastruktur politik adalah keseluruhan lembaga penyelenggara negara yang mempunyai kewenangan hukum konstitusional yang bersumber dari UUD 1945 seperti MPR, Presiden, DPR, DPA, BPK, MA dan pemerintah daerah beserta seluruh jajarannya. Sedangkan infrasruktur politik adalah organisasi-organisasi kekuatan sosial politik dan kemasyarakatan yang tidak mempunyai kewenangan hukum konstitusional tetapi dapat berperan sebagai kelompok penekan.
2) Cara Abolisionistik
Korupsi adalah suatu kejahatan yang harus diberantas dengan terlebih dahulu menggali sebab-sebabnya dan kemudian penanggulangan diarahkan pada usaha-usaha menghilangkan sebab-sebab tersebut. Jalan yang ditempuh adalah dengan mengkaji permasalahan-permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, mempelajari dorongan-dorongan individual yang mengarah ke tindakan-tindakan korupsi, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta menindak orang-orang yang korup berdasarkan kodifikasi hukum yang berlaku. Pemerintah harus berani melakukan pembersihan di dalam tubuh pemerintahan yaitu pembersihan terhadap aparatur-aparatur yang tidak jujur.
3) Cara Moralistik
Faktor penting dalam persoalan korupsi adalah faktor sikap dan mental manusia. Oleh karena itu usaha penanggulangannya harus pula terarah pada faktor moral manusia sebagai pengawas aktivitas-aktivitas tersebut. Cara moralistik dapat dilakukan melalui pembinaan mental dan moral manusia, khotbah-khotbah, ceramah atau penyuluhan di bidang keagamaan, etika dan hukum serta memasukkan etika dan moral dalam kurikulum pendidikan di sekolah formal dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi (Kumorotomo, 1999 : 218).
Kesimpulam Rekomendasi :
Birokrasi pemerintahan merupakan hal yang sangat penting untuk keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan untuk menjaga citra birokrasi agar birokrasi pemerintahan terus mendapat kepercayaan dari masyarakat. Pejabat pemerintah dalam menjalankan pekerjaannya seharusnya sesuai dengan etika jabatannya masing-masing dan mempunyai kewajiban serta tanggung jawab moral kepada masyarakat.
Hal yang perlu dilakukan untuk memberantas korupsi antara lain adanya komponen-komponen yang berfungsi sebagai pengawas atau pengontrol, sehingga ada proses check and balance. Masyarakat seharusnya ikut berpartisipasi dalam upaya pemberantasan korupsi. Kemudian perlu adanya perampingan birokrasi agar birokrasi lebih efektif dan efisien serta untuk mencegah bertambahnya pegawai yang melakukan korupsi. Dalam perumusan kebijakan, pejabat administrasi negara perlu untuk lebih memperhatikan kepentingan umum (public interest). Pemerintah seharusnya terus melakukan reformasi birokrasi dengan menerapkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan pemerintahan agar birokrasi pemerintahan di Indonesia lebih akuntabel, transparan, responsive, efektif dan efisien.
Nilai : 90 / 100 Graded on : Kamis, 15 November 2018, 08:14 Graded by : Suyatno Suyatno Komentar umpan balik. Saudara Mahasiswa yang berbahagia terimakasih atas pengiriman jawaban tugas 3. Saya sangat menghargai dan mengingatkan agar tidak hanya copy paste dalam menjawab tugas ini. Mahasiswa harus menyebutkan sumber bila mengambil referensi dari karya orang lain. Jangan lupa kaitkan jawaban dengan materi di modul yang terkait. Cara ini akan membantu Anda sukses mengerjakan UAS nanti mengingat materinya berasal dari modul. Saya akan memberikan penilaian sesuai dengan ketentuan Salam hangat, Tutor Suyatno |