 |
| credit: id.wikipedia.org |
T : "Apa yang seharusnya di perbaiki dalam sistem birokrasi administrasi di negara kita? Cukupkah hanya dengan Reformasi Birokrasi ?"
Menurut saya, yang harus diperbaiki dalam sistem birokrasi administrasi di Indonesia adalah kualitas dan kuantitas birokratnya.
Kualitas
Yang harusnya diperbaiki adalah bagaimana menanamkan sifat dan sikap sebagai pelayan masyarakat yang baik demi tercapainya good governance. Menanamkan sikap mengayomi dan terjun langsung kepada yang dilayani. Artinya juga sistem birokrasi harus diubah menyesuaikan keadaan dan kebutuhan masyarakat, harus applicable. Penyesuaian ini hendaknya diikuti oleh meningkatnya kualitas SDM birokrat sehingga mereka tidak hanya duduk di belakang meja dan menunggu laporan atau sekedar melakukan pekerjaan cap stempel perizinan yang sarat korupsi..
Kuantitas
Pengurangan jumlah birokrat dalam sistem birokrasi kita harus sesegera mungkin dilakukan. Karena kualitas lebih penting daripada kuantitas. Saya pribadi mengapresiasi upaya pemerintah dalam proses test rekruitmen ASN kemarin. Tentu kita tidak menginginkan negara ini menjadi defisit akibat banyaknya pensiunan ASN yang menjadi beban keuangan pemerintah seperti yang terjadi di Yunani dua tahun belakangan.
Pemerataan ASN juga perlu dilakukan dengan bertolok ukur jumlah penduduk di daerah yang bersangkutan. Semakin banyak penduduk, tentu jumlah ASN harus mengimbangi bagaimana mereka melayani secara efektif dan efisien.
Apakah Reformasi Birokrasi sudah cukup sebagai solusi?
Tentu tidak. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan pemecahan masalah berdasarkan fakta di lapangan adalah yang paling penting. Selain sistem atau struktural, perubahan yang harus dilakukan juga menyangkut mental birokrat atau reformasi fungsional.
T : "Menurut saudara, apa yang menjadi kendala dalam Reformasi Birokrasi, sehingga sampai saat ini birokrasi belum maksimal dalam menjalankan fungsi dan perannya?"
Kendala utama birokrasi adalah sikap para birokrat dan masyarakat yang dilayani.
Birokrat kita masih menjunjung sikap feudal. Sangat menggemaskan apabila mendengar seorang ASN yang berkata; 'kerja, tidak kerja, mengajar atau tidak mengajar, toh negara tetap membayarku'
Seolah-olah mereka direkrut untuk berkuasa. Menjadi raja kecil dalam ruang lingkup pelayanan publik.
Kedua, sikap masyarakat yang tidak mahu tahu dan cenderung suka menyalahkan.
Terkadang para birokrat pada level bawah (bertatapan langsung dengan masyarakat) menjumpai masyarakat yang tidak mahu tahu pada aturan dan seenaknya sendiri, tidak mengikuti prosedur. Meminta diri untuk segera dilayani walau urgensitas masalah mereka tidak begitu mendesak. Semisal jika ASN menjelaskan tata cara mengurus sesuatu, maka masyarakat berpandangan bahwa prosedur itu ribet dan dibuat-buat agar semata-mata para ASN ini diberi uang pelicin agar mereka dipermudah pengurusannya. Padahal kenyataannya tidak. Berkaitan dengan pemberian gratifikasi, disinilah iman seorang ASN diuji. Kadang secara tidak langsung, masyarakat memberikan budaya korupsi untuk terus hidup dalam sistem birokrasi kita.
Pada akhirnya jika terjadi korupsi betulan, masyarakat menyalahkan para birokrat yang tidak becus dalam mengelola negara. Pathetic.