 |
| credit: AZ Quotes |
T : "Apa yang seharusnya diperbaiki dalam sistem birokrasi administrasi di negara kita? Cukupkah hanya dengan Reformasi Birokrasi?"
Reformasi birokrasi bertujuan untuk mewujudkan aparatur negara yang amanah dan mampu mendukung pembangunan nasional serta menjawab kebutuhan dinamika bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Akan tetapi Reformasi Birokrasi dinilai belum mampu memperbaiki kelemahan-kelemahan sistem birokrasi kita.Dalam Reformasi Birokrasi beberapa hal ini membutuhkan perbaikan, misalnya:
Pentingnya kepemimpinan dan komitmen politik Reformasi Birokrasi dengan mempercepat penyelesain peraturan perundang undang yang terkait Reformasi Birokrasi. Serta perlunya memberikan perhatian khusus pada perubahan mind-set dan culture-set aparatur sipil negara. Reformasi Birokrasi harus dibangun melalui komitmen bersama serta didukung oleh political will penyelenggara negara
Penguatan mekanisme penanganan pengaduan dengan mekanisme monitoring dan evaluasi internal di setiap perbaikan kinerja. Pemerintah perlu melakukan pengawasan yang ketat pada birokrasi karena sampai saat ini angka kebocoran dana yang ada masih besar.
Birokrasi perlu melakukan perbaikan pada SDMnya karena masih banyak pejabat dan anggota yang tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Tetapi yang perlu memperbaiki SDMnya bukan hanya dari pemerintah saja, namun juga diperlukan kesadaran pribadi dari para anggota akan kewajibannya melayani masyarakat.
Peningkatan sumber daya manusia dalam birokrasi itu sendiri baik dari staf di posisi bawah hingga posisi leader (pemimpin). Pemimpin diwajibkan untuk mempunyai sikap kepemimpinan (leadership) yang baik dan mempunyai keinginan politik untuk memperbaiki wajah birokrasi.
Meningkatkan dan menanamkan pola pikir serta perilaku mementingkan keperluan masyarakat dan membuang pikiran negative misalnya penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi .intinya mental dari orang Indonesia (pemerintah maupun masyarakat) harus dibenahi. Menyadarkan para birokrat bahwa mereka adalah tidak lebih dari seorang pelayan harus benar-benar melayani sepenuh hati. Bukan malah sebaliknya ingin dilayani dan dihormati. Perlu ditata ulang bagaimana para birokrat memiliki jiwa sosial dan ketulusan yang dalam guna pengabdian tersebut. Pada intinya yang harus diperbaiki adalah mesin dan operator birokrasi, yakni sistem dan pelakunya.
Birokrasi harus lebih bersifat fleksibel terhadap perubahan, karena birokrasi yang kita terapkan masih terlalu rigid dan kaku. Sehingga hampir seluruh urusan masyarakat membutuhkan sentuhan-sentuhan birokrasi. Dan juga formalitas yang berupa beban untuk pengurusan hal tertentu baik yang berupa legal cost maupun illegal cost, waktu tunggu yang lama, banyaknya pintu layanan yang harus dilewati dan tidak berperspektif pelanggan harus kita buat lebih fleksibel.
Baca juga: Reformasi Birokrasi Sebagai Solusi Permasalahan Birokrasi
Hal penting lainnya yaitu merubah pola pikir masyarakat kita yang cenderung berpikir buruk, bahwa birokrasi adalah satu-satunya muara bagi segala macam ketidakpuasan warga negara terhadap keburukan dan kelemahan organisasi pemerintah dengan mengidentikkan birokrasi dengan ketidakbecusan, kelambanan, kekakuan dan kecurangan yang berlangsung di kalangan pemerintah dengan cara menciptakan pembagian pekerjaan yang jelas yang menugasi setiap orang dengan tugas yang spesifik, peraturan-peraturan umum dan ketentuan-ketentuan yang menuntun semua sikap dan usaha untuk mencapai tujuan, karyawan dipilih terutama berdasarkan kompetensi dan keterlatihannya, sehingga semua pikiran buruk tentang sistem birokrasi administrasi negara kita bisa dikurangi.
Bukan hanya dengan Reformasi Birokrasi saja tetapi dengan pembentukan organisasi-organisasi birokrasi yang bukan saja berlaku dikalangan pemerintahan, tetapi juga berlaku di dunia ekonomi dan sosial, sehingga dengan mengetahui karakteristik birokrasi beserta kelemahan dan masalah yang dihadapinya, kita dapat mancapai satu pemiikiran untuk memperbaiki penampilan birokrasi pemerintah.
 |
| credit: kanal.web.id |
T : "Menurut saudara, apa yang menjadi kendala dalam Reformasi Birokrasi, sehingga sampai saat ini birokrasi belum maksimal dalam menjalankan fungsi dan perannya?"
Minimnya komitmen dan kepemimpinan politik
Unsur ini merupakan salah satu hal terpenting yang menjadi kendala dalam implementasi reformasi birokrasi. Kuatnya komitmen dan kepemimpinan politik untuk merubah paradigma birokrasi akan menentukan keberhasilan reformasi birokrasi ini. Sudah banyak contoh dibeberapa negara seperti Cina, Jepang, maupun Korea Selatan yang begitu kuatnya komitmen dari pemimpin bangsa yang diwujudkan secara politik untuk melaksanakan reformasi birokrasi sehingga hasilnya dapat dirasakan sesuai tujuan yang ingin dicapai (Prasojo, 2008). Inti dari komitmen dan kepemimpinan politik dalam reformasi birokrasi seharusnya bukan sekadar wacana/jargon saja, namun harus benar-benar terwujudkan. Termasuk dalam hal ini adalah adanya roadmap yang jelas dalam agenda setting reformasi birokrasi. Singkatnya, semakin kuat komitmen dan kepimpinan politik untuk mereformasi birokrasi, semakin besar peluang untuk berhasil.
Terjadinya politisasi birokrasi
Masih adanya politisasi birokrasi di Indonesia tidak hanya terjadi pada saat ini, namun telah terjadi sejak kita masih dibawah pemerintahan Hindia Belanda. Kooptasi partai politik ataupun kepentingan lain terhadap birokrasi sudah menjadi hal yang akut. Hal ini mejadikan birokrasi yang lemah dan tidak berpihak pada kepentingan publik secara keseluruhan. Hal seperti inilah yang masih terjadi dan menghambat reformasi birokrasi yang seharusnya sudah berubah menjadi lebih baik. Jika birokrasi sudah tidak terkooptasi kepentingan politik suatu kelompok tertentu, tentunya percepatan reformasi birokrasi menjadi lebih baik.
Penentangan (resistensi) dari dalam birokrasi itu sendiri
Point ketiga ini merupakan salah satu kendala sekaligus tantangan dalam suksesnya pelaksanaan reformasi birokrasi. “Kenyamanan” yang dirasakan selama ini oleh jajaran birokrat (status quo) membuat mereka sulit untuk merubah pola pikir maupun sikap mental untuk mendukung kearah perubahan yang lebih baik. Intinya terjadi penentangan oleh pihak internal (birokrat itu sendiri) terhadap usaha perubahan yang menjadi inti dari reformasi birokrasi. Ketidakinginan untuk merubah pola pikir termasuk budaya kerja dari para birokrat yang ada tentunya menjadi kendala dalam perubahan itu sendiri. Faktor inilah yang merupakan hal krusial dalam implementasi reformasi birokrasi di Indonesia secara menyeluruh.
Minimnya kompetensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi
Reformasi Birokrasi tidak akan berhasil jika tidak ada kompetensi sumberdaya manusianya dalam implementasinya. Semakin tepat dan kompeten pelaksananya semakin tinggi tingkat keberhasilan reformasi birokrasi.
Seringkali unsur pertama tentang komitmen politik sudah ada, namun unsur pelaksana tidak tepat, maka tingkat keberhasilan reformasi birokrasi menjadi mengecil. Jargon, ”the right man, on the right place, in the right time” adalah hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Selain itu kompetensi disini juga berarti ketepatan tugas dan fungsi dari suatu lembaga negara yang dibentuk, artinya semakin tepat organisasi kelembagaan yang dibentuk akan menentukan juga keberhasilan tugas yang diemban pemerintah. Jadi tidak ada lembaga yang tidak jelas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan birokrasi itu sendiri.