Unsur-Unsur Pokok atau Elemen Dasar Pembentuk Administrasi Negara/Publik Menurut Para Ahli

credit: picswe.com

Seperti pada pembahasan sebelumnya, Ilmu Administrasi Negara merupakan gabungan atau kombinasi unik dari ilmu-ilmu sosial kemasyarakatan seperti ilmu politik, hukum, sosiologi, tata usaha negara, ilmu pemerintahan dan bahkan ilmu jiwa.

Baca: Pengaruh Ilmu Ekonomi, Politik, Sejarah, Teknologi dan Ilmu Sosial Lainnya terhadap Ilmu Administrasi Negara/Publik

Meskipun demikian, terdapat unsur-unsur pokok sebagai pilar dari Ilmu Administrasi Negara sebagai cabang keilmuan tersendiri dilihat dari berbagai aspek. Unsur-unsur itu harus ada dan karenanya merupakan elemen dasar yang membedakan Ilmu Administrasi Negara dari ilmu-ilmu sosial lainnya.
Secara garis besar, menurut para ahli unsur-unsur administrasi negara terdiri dari:

1. Manajemen Publik
2. Organisasi Publik
3. Komunikasi Pemerintahan
4. Informasi Pemerintahan
5. Kepegawaian
6. Perbekalan/Tata Usaha
7. Humas Pemerintahan

Adapun penjelasan dan uraian unsur-unsur Administrasi Negara tersebut adalah

Manajemen Publik

Manajemen publik menurut Overman (1984) dapat diartikan sebagai studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi yang bertujuan untuk melakukan proses manajemen instansi pemerintah. Merupakan gabungan antara fungsi-fungsi manajemen seperti; planning, organizing, staffing, motivating, controlling, reporting, evaluating dengan SDM, keuangan, fisik informasi dan politik.

Baca: Fungsi-Fungsi P.O.S.D.Co.R.B. Dalam Administrasi Negara

Pendekatan-pendekatan pada manajemen publik (Keban, 1995) ada dua yaitu pendekatan normatif dan pendekatan deskriptif.

Pendekatan normatif melihat manajemen sebagai suatu proses penyelesaian tugas atau upaya pencapaian tujuan. Efektivitas dari proses tersebut diukur dari apakah kegiatan-kegiatan manajemen direncanakan, diorganisir, dikoordinasikan dan dikontrol secara lebih efisien (Stoner, 1978; Rue & Byars, 1981)

Sedang pendekatan deskriptif memandang pada realita bahwa dalam kenyataannya seorang manager lebih terlibat dalam melakukan kegiatan-kegiatan personal, interaktif, administratif dan teknis (Mintzberg, 1973), bukan kegiatan-kegiatan seperti yang terdapat pada pendekatan normatif.

Organisasi Publik

Organisasi publik adalah organisasi instansi pemerintah yang juga dikenal sebagai birokrasi pemerintah. Istilah ‘birokrasi’ diberikan kepada instansi pemerintah karena pada awalnya birokrasi sebagai tipe ideal organisasi dari Max Weber, diterima dan diterapkan pada instansi pemerintah.
Tipe ideal birokrasi menurut Max Weber (teori Weberian) adalah:

• Hierarkis
• Promosi berdasarkan sistem meritdan keahlian
• Pengembangan karir
• Berpegang pada aturan dan ketentuan
• Hubungan bersifat resmi, tidak memandang siapa orangnya (impersonality)

Adapun model organisasi menurut Gordon (1986) ada empat:

1. Model formal
   Adalah model scientific management yang dikembangkan oleh Taylor, menekankan pada efisiensi, rasionalistis, produktivitas dan keuntungan. Penekanan itu merendahkan martabat manusia dalam organisasi, tenaga manusia dianggap sebagai mesin yang hilang sisi kemanusiannya.
2. Model Human Relations
   Adalah model organisasi karya Elton Mayo, yang memberi perhatian terhadap faktor manusia dalam organisasi agar mereka dapat bekerja untuk tujuan organisasi. Perhatian tersebut diberikan melalui pengembangan kelompok informal, kebanggan kelompok, dsb.
3. Model Organizational Humanism
   Karya para psikolog sosial yaitu Likert, Herzberg, dll. Model organisasi jenis ini melihat bahwa manusia bukan sebagai alat yang harus dimanipulasi kebutuhannya agar bekerja lebih giat untuk mencapai tujuan organisasi, tetapi lebih menganggap manusia sebagai sumber daya yang siap dikembangkan kemampuannya, dan memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi oleh organisasi.
4. Model Modern Organization
   Berasal dari ideologi “The New Public Administration” yang mementingkan aspek “social equity”. Aspek tersebut sebagai pegangan pokok dalam distribusi SDM, dengan memperhatikan kaum minoritas dan yang tertindas dalam masyarakat. Ini sejalan dengan teori ‘Z’ karya William Ouchi (1981) yang memandang bahwa produktivitas dapat ditingkatkan dengan cara yang lebih banyak melibatkan pekerja, daripada meningkatkan supervisi, ancaman, penambahan insentif ekonomi dan sebagainya.
   
   Teori Z menandai bahwa kepercayaan, kekeluasaan, keintiman, merupakan kunci keberhasilan

Komunikasi Pemerintahan

Komunikasi dalam hal ini yang dimaksud adalah komunikasi yang berlangsung dalam organisasi publik atau organisasi pemerintahan, dimana berlangsungnya proses kerjasama antara aparatur negara dalam bentuk penyelenggaraan aktivitas pemerintahan, guna mewujudkan tujuan organisasi publik yaitu terciptanya pelayanan publik yang memuaskan.

Sehingga komunikasi dalam hal ini dapat diartikan:

1. Sebagai suatu proses penyampaian berita/pesan dari satu pihak (komunikator) kepada pihak lain (komunikan) untuk suatu tujuan tertentu
2. Komunikasi dapat berbentuk satu arah (one way traffic), dua arah (two way traffic), melalui komunikasi vertikal dan horizontal
3. Komunikasi pemerintahan adalah komunikasi publik, karena ada kemungkinan masyarakat ingin menyampaikan saran, keluhan, kritikan, tuntutan, keinginan kepada administrator atau pejabat publik (komunikasi dari bawah ke atas) atau sebaliknya; komunikasi dari administrator kepada masyarakat berupa peraturan dan ketentuan yang harus dipahami dan dilaksanakan publik.

Informasi Pemerintahan

Informasi Pemerintahan adalah data yang sudah diproses, diolah dan disaring yang berguna sebagai bahan pertimbangan bagi pejabat pemerintah atau pejabat birokrasi dalam rangka pengambilan keputusan. Informasi dimaksudkan sebagai data yang berguna bagi si penerima informasi tersebut (Davis & Oslan).

Sebagai pelayan publik, maka administrator atau pejabat birokrasi pemerintah harus menjadi pencari informasi dari masyarakat dan pemberi informasi bagi masyarakat dalam rangka pelayanan publik.

Baca juga: Komponen-Komponen Administrasi Negara/Administrasi Publik Menurut Dimock & Dimock (1987)

Kepegawaian

Sebagai proses rekruitmen dan pengembangan Sumber Daya Manusia dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Sumber suatu proses penatalaksanaan Sumber Daya Manusia organisasi, agar memiliki kemampuan, kualitas, sekaligus kepuasan kerja, dalam rangka pelayanan publik.
Administrasi Kepegawaian sebagai suatu proses manajemen kepegawaian yang mencakup; (1) perencanaan kepegawaian (2) rekruitmen pegawai, (3) penilaian pegawai (4) pengembangan pegawai dan (5) proses purna tugas pegawai.

Perbekalan

Administrasi Perbekalan diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan penataan, pengadaan, pencatatan, pengaturan, pemakaian, pemeliharaan dan penghapusan barang dalam suatu organisasi guna tercapainya efisiensi dan efetivitas pemanfaatan atau penggunaan perlengkapan organisasi.

Proses kegiatan di bidang perbekalan organisasi mencakup:

1. Perencanaan dan penetapan kebutuhan
2. Pembelian barang dan perbekalan
3. Prosedur pemakaian barang perbekalan
4. Pencatatan dan pengurusan barang perbekalan
5. Perawatan, pemeliharan, dan penyimpanan barang
6. Penghapusan barang
7. Pengurusan dan pemeliharaan gedung
8. Pengurusan pengangkutan dan kendaraan
9. Penyusunan tata ruang kantor

Humas Pemerintahan

Hubungan masyarakat (public relation) adalah unsur administrasi publik yang bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara organisasi pemerintahan dengan pihak lain termasuk masyarakat.

Pejabat humas berkewajiban menginformasikan jasa baik organisasi pemerintahan dalam setiap pemberian informasi kepada pihak lain, diminta atau tidak diminta, tentang kegiatan yang sudah atau belum dilakukan.