Kelemahan dan Masalah-Masalah dalam Sistem Birokrasi di Indonesia dan Pada Umumnya

credit: alamy.com


Birokrasi, meskipun salah satu bentuk organisasi paling menonjol dan berpengaruh besar dalam kehidupan masyarakat modern, tetap memiliki kelemahan dan problematika dalam pelaksanaannya. Akan tetapi, kelemahan-kelemahan birokrasi ini bukan berarti karena konotasi, pandangan negatif dan prasangka buruk belaka.

Tanda-tanda organisasi yang tidak sehat adalah adanya penyelewengan tujuan, kekakuan yang berlebihan, pita merah, perlakuan tidak berpribadi dan penolakan secara tidak masuk akal terhadap perubahan. Merton menyebut penyaki-penyakit birokrasi ini dengan sebutan bureaucratic dysfunctions dan mencirikan dengan istilah trained incapacity.

Sehingga kelemahan birokrasi diantaranya hanya akan berkisar pada standar efisiensi fungsional, penekanan pada rasionalitas dan impersonalitas hierarki, penyelewengan tujuan dan red tape (pita merah).

STANDAR EFISIENSI FUNSIONAL

Salah satu ciri birokrasi adalah birokrasi harus menetapkan standar efisiensi fungsional. Jika ada, misalnya, seseorang menuduh bahwa aparatur pemerintah bekerja tidak efisien, maka sang pembela tidak boleh hanya mengatakan bahwa budaya aparatur memang seperti itu. Dengan kata lain, perlu ada satu standar yang dapat dipergunakan untuk mengukur tingkat pencapaian efisiensi secara fungsional. Masalahnya disini adalah bagaimana menetapkan dan membuat standar efisiensi yang dapat diberlakukan secara fungsional itu.

Dalam hal ini para ahli berpendapat bahwa Weber gagal dalam menilai atau memperhitungkan cara-cara untuk memecahkan masalah-masalah organisasi atau memperhitungkan cara-cara untuk memecahkan masalah-masalah organisasi, yang mungkin mempunyai pengaruh berbeda terhadap efisiensinya.

Baca: Karakteristik Birokrasi Menurut Max Weber dan Kondisi Terbaru di Indonesia


Weber mengabaikan kemanfaatan dan kerugian relatif dari sistem senioritas dan sistem prestasi yang dimaksudkan untuk memajukan personalia dan dalam penekanannya pada otorita hierarki. Weber juga tidak memperbandingkan akibat-akibat dari kepatuhan mutlak bawahan kepada mereka yang mungkin menjadi lawan dalam menetapkan kebijakan.

PENEKANAN YANG BERLEBIHAN TERHADAP RASIONALITAS, IMPERSONALITAS DAN HIERARKI

Pemikiran Weber mengenai aturan-aturan formal yang secara nyata mengendalikan perilaku anggota-anggota organisasi, ini mengesampingkan struktur informal. Para ahli mengkritik teori Weber tersebut karena dianggap memberikan tekanan yang berlebihan terhadap rasionalitas, impersonalitas dan hierarki dalam hubungan-hubungan sosial birokratik.

Arnold Brecht dalam artikel How Bureaucracies Develop and Function mengemukakan ada dua dampak dari konsep Weber:

  1. Regulations
    Ini menunjukkan peningkatan aturan-aturan yang harus dipatuhi yang di antaranya mengatur tata cara pertanggungjawaban kepada pimpinan. Dengan demikian, mereka cenderung untuk mentransformasikan seluruh hidupnya, spirit dan fleksibilitas manusiawinya pada pimpinan secara amat formal, acuh tak acuh dan kaku. Padahal adanya regulasi-regulasi itu akan menghalangi terjadinya perubahan-perubahan yang sebenarnya amat diperlukan.
    Brecht menyebutkan: "the bigger the administration the greater the difficulty of getting regulations changed"
  2. Poor organization
    Ini dimaksudkan untuk menyatakan bahwa organisasi birokratik gagal untuk menjalankan fungsi koordinasi. Ini disebabkan oleh over departmentalization, sebagai akibat penerapan secara kaku konsep rasionalitas dan hierarki.

PENYELEWENGAN TUJUAN

Dilihat dari desainnya, birokrasi adalah suatu organisasi yang tidak dapat membetulkan perilakunya dengan memonitor kesalahan-kesalahan sendiri. Ada saatnya dimana para birokrat mengidentifikasi kedisiplinan, dalam menerapkan peraturan-peraturan organisasi, dengan kepentingan dan keinginan-keinginan pribadi mereka untuk meamjuka statusnya.

Manifestasi terakhir dari penyelewengan tujuan berupa suatu sikap di mana birokrat menafsirkan perbedaan sebagai tantangan terhadap keamanan status dirinya. Disini birokrat akan cenderung bertindak authoritarian berdasarkan asumsi keinginan pribadi.

Penyelewengan tujuan, lolos melalui proses penghukuman dalam mana prosedur birokratik dibentuk dengan perilaku legitimasi moral. Pada kenyataannya, birokrat hanya lebih mementingkan berlakunya nilai-nilai pribadi diri sendiri tanpa memperhatikan lebih lanjut cara-cara mengembangkan administrasi ke arah yang lebih baik.

Baca juga: Pentingnya Birokrasi dan Proses Birokratik dalam Kehidupan Berbangsa dan Negara


PITA MERAH (RED TAPE)

Pita merah atau red tape adalah istilah yang dimaksudkan untuk menunjukkan adanya prosedur-prosedur birokratik yang mempunyai ciri ketaatan mekanis pada peraturan, formalitas yang berkelebihan dan lebih banyak memperhatikan hal-hal rutin, dan kompilasi sejumlah informasi eksternal yang mengakibatkan berkepanjangannya penundaan dan kemandekan. Pita merah seringkali dipergunakan sebagai sinonim dari istilah-istilah prosedur, peraturan dan regulasi.

Pita merah memberikan ekspresi negatif berupa alienasi, impersonalisasi dan regulasi yang mempengaruhi birokrasi. Itu adalah gambaran Alvin W. Gauldner mengenai pita merah.
Pita merah muncul ketika peraturan dan regulasi berjalan menyimpang dari pagar-pagar proteksi dan menjadi berlebihan.

Selanjutnya: Analisis Penyebab Kebobrokan Birokrasi di Indonesia

Posting Komentar

© Dipinterin. All rights reserved. Developed by Dipinterin