 |
| credit: obrolankasur.blospot.com |
Apakah birokrasi itu penting? Birokrasi merupakan kebutuhan pokok bagi peradaban modern. Alasan paling mendasar bagi penciptaan organisasi birokratik adalah adanya kebutuhan untuk melakukan koordinasi terhadap aktivitas yang berjumlah besar dan terspesialisasi. Akan tetapi beberapa individu di kalangan masyarakat kita menganggap buta bahwa kegiatan birokrasi adalah proses-proses busuk penuh intrik dan membuang-buang uang negara. Dan menganggap bahwa birokrasi dan kegiatan birokratik itu tidak penting. Padahal yang buruk itu sebenarnya adalah disfungsi dari birokrasi.
Ada banyak faktor internal dan eksternal yang mendorong penerapan organisasi birokratik, agar dapat memobilisasikan segala sumber daya yang tersedia. Max Weber sebagai pencetus dari teori karakteristik birokrasi tidak merintangi dan memaksakan preferensi lokal di mana struktur nonbirokratik dapat mencapai tujuan-tujuan kolektif secara lebih tepat. Weber tidak pernah menerapkan idealisme karakteristik birokrasi miliknya secara membabi buta.
“If you wish to achieve certain administrative or productive goals in a large and territorially extensive society, then you must have a bureaucratic organization to do so”
Max Weber
Weber cenderung memandang proses birokrasi sebagai kecenderungan sejarah yang tak bisa ditahan, yang dalam hubungannya dengan ilmu dan pendidikan, ia amat tidak sabar melihat penolakan/resistensi birokrasi.
Baca: Karakteristik Birokrasi Menurut Max Weber dan Kondisi Terbaru di Indonesia
Sebenarnya yang membuat masyarakat muak dengan kata birokrasi adalah keterlibatan unsur-unsur politis dalam setiap disfungsi-disfungi yang terjadi. Dalam dikotomi politik-administrasi, ada pemisahan tegas antara perumusan kebijaksanaan (policy) dan pelaksanaan kebijaksanaan (administration).
Yang bertanggungjawab terhadap kekecewaan publik adalah para policy makers atau mereka-meraka yang dipilih oleh rakyat, bukan administrasi. Jadi anggapan keliru jika menyalahkan birokrat sebagai kepanjangan tangan eksekutif dalam proses kegiatan birokratik.
Jadi apakah fungsi dan peranan birokrasi sesunggugnya? Adapun Robert Presthus memperlihatkan peranan birokrasi dalam pembuatan keputusan, dalam hal ini:
Pembuatan Peraturan Di Bawah Peraturan Perundang-undangan (delegated legislation)
Peranan ini berkaitan dengan proses pemerintahan modern yang selalu dituntut untuk terus mengembangkan aspek-aspek keahlian dan seringkali melibatkan peleburan tiga fungsi pemerintahan; legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sehingga merupakan produk antithesis terhadap teori pemisahan kekuasaan.
Contoh nyatanya adalah Komisi Komunikasi Federal (The Federal Communications Commision) di Amerika Serikat.
Fungsi eksekutif: Komisi ini mempunyai kekuasaan penuh untuk mengatur kebijaksanaan penyiaran, menerbitkan dan mencabut surat izin siaran TV serta radio berikut mengendalikan jumlah dan frekuensi saluran siaran.
Fungsi legislatif: Kongres Amerika Serikat memberikan sebagian kekuasaan dan otoritasnya kepada komisi ini untuk menjalankan peranannya sebagai lembaga independen.
Fungsi yudikatif: komisi juga menyelenggarakan fungsi yudikatif ketika ia mencabut kembali izin penyiaran
Pemrakarsa Kebijaksanaan (bureaucracy’s role in initiating policy)
Peranan kedua ini muncul karena hanya birokrasilah yang mempunyai pengetahuan teknis. Robert Presthus menyebutnya sebagai peranan kritis birokrasi dalam permulaan (pemrakarsa) kebijaksanaan (a critical role in initiating policy). Adanya kelompok penekan juga memaksa birokrasi untuk memaikan peran dalam merekomendasikan dan melaksanakan kebijaksanaan publik.
Sehingga tidak mengejutkan kala sebagian besar perundang-undangan yang disahkan oleh lembaga legislatif baik rancangan dan inisiatifnya berasal dari proses birokrasi.
Baca juga: Pendekatan-Pendekatan Ilmu Administrasi Negara Menurut Robert Presthus
Hasrat internal birokrasi untuk memperoleh kekuasaan, keamanan dan kepatuhan (bureaucracy’s internal drive for power security, and loyalty)
Peranan yang ketiga menunjukkan jangkauan pengaruh birokrasi di mana ada rangsangan kekuasaan (power), keamanan (security) dan kesetiaan (loyalty). Sudah menjadi budaya bahwa biro atau departemen-departemen termotivasi untuk menjalan fungsi-fungsi layanan berdasarkan suatu struktur tertentu. Kadangkala pejabat meyakini tengah memainkan perwakilan dari departemen atau instansi tempat dia bernaung sekalipun yang mereka lakukan diorientasikan kepada kepentingannya sendiri. Mereka membela satu filosofi yang menyatakan bahwa sah sekiranya satu lembaga menjalankan kepentingan tertentu. Kita mengenal ini dengan istilah ‘aji mumpung’.