ASAS-ASAS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Dengan adanya kebebasan bertindak bagi administrasi negara dalam menjalankan fungsinya, memungkinkan terjadinya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga berdampak merugikan administrabele (individu/warga negara).
 |
| ilustrasi hukum administrasi negara | credit: www.freepik.com |
Sehubungan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi administrabele, administrasi negara dalam menjalankan fungsinya perlu dibekali dengan pedoman “asas-asas umum pemerintahan yang baik”, atau asas-asas hukum administrasi negara yang terdiri atas:
- Asas Kepastian Hukum
- Asas Keseimbangan
- Asas Kesamaan Dalam Mengambil Keputusan
- Asas Bertindak Cermat
- Asas Motivasi Untuk Semua Keputusan
- Asas Larangan Mencampuradukkan Kewenangan
- Asas Permainan Yang Layak (Perlakuan Yang Jujur)
- Asas Keadilan dan Kewajaran
- Asas Menanggapi Pengharapan Yang Wajar
- Asas Meniadakan Akibat Suatu Keputusan Yang Batal
- Asas Perlindungan Atas Pandangan (Cara) Hidup
- Asas Kebijaksanaan
- Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum
Berikut adalah penjelasan mengenai asas-asas yang ada pada hukum administrasi negara.
Asas Kepastian Hukum
Asas pertama dari hukum administrasi negara ini menghendaki adanya penghormatan terhadap hak yang telah dimiliki seseorang berdasarkan suatu keputusan badan/pejabat administrasi negara, setelah yang bersangkutan memenuhi syarat materiil maupun syarat formal untuk memperoleh hak tersebut.
Asas Keseimbangan
Asas Keseimbangan menghendaki keseimbangan yang wajar dalam menjatuhkan sanksi hukum terhadap pegawai yang melakukan kesalahan. Artinya sanksi yang dijatuhkan tidak boleh berlebihan sehingga tidak seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan.
Asas Kesamaan Dalam Mengambil Keputusan
Dengan asas ini dimaksudkan vahwa dalam menghadapi kasus dan fakta yang sama, administrasi negara mengambil tindakan yang sama.
Asas Bertindak Cermat
Salah satu asas dalam hukum administrasi negara adalah asas bertindak cepat. Yakni asas yang menghendaki administrasi negara dalam menjalankan fungsinya bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga negaranya.
Asas Motivasi Untuk Semua Keputusan
Dengan asas ini dimaksudkan setiap keputusan yang diambil dalam hukum administrasi negara, bersandar pada cukup alasan (motivasi) yang benar, adil dan jelas. Sehingga administrabele dapat memahami atas keputusan yang dijatuhkan kepadanya, untuk selanjutkan digunakan sebagai bahan agar naik banding atau menerima setiap keputusan hukum administrasi negara.
Asas Larangan Mencampuradukkan Kewenangan
Asas ini dimaksudkan agar dalam mengambil keputusan, pejabat administrasi negara tidak memakai kewenangan di luar maksud pemberian kewenangan itu. Penggunaan kewenangan di luar maksud pemberian kewenangan tersebut dalam hukum dikenal dengan istilah ‘detournement de pouvoir’ atau penyalahgunaan wewenang.
Asas Permainan Yang Layak (Perlakuan Yang Jujur)
Asas selanjutnya dalam bingkai hukum administrasi negara adalah asas permainan yang layak atau asas perlakuan yang jujur. Yakni asas yang menghendaki agar pejabat pemerintah dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan adil. Dengan kata lain, asas ini sangat menghargai instansi peradilan yang dapat diminta untuk memberi putusan yang adil dan benar kepada masyarakat.
Asas Keadilan dan Kewajaran
Asas Keadilan dan Kewajaran dalam hukum administrasi negara menyatakan bahwa bertindak sewenang-wenang atau tidak layak, sangatlah dilarang. Jika pemerintah bertindak bertentangan dengan asas ini, maka keputusannya dapat dibatalkan.
Asas Menanggapi Pengharapan Yang Wajar
Asas ini menghendaki agar tindakan pemerintah dapat menimbulkan harapan-harapan wajar bagi yang berkepentingan. Contohnya jika seorang pegawai negeri memakai mobil pribadinya untuk kepentingan dinas, maka wajar jika yang bersangkutan berharap mendapat kompensasi pembelian bensin.
Asas Meniadakan Akibat Suatu Keputusan Yang Batal
Asas ini menghendaki jika terjadi pembatalan suatu keputusan, maka akibat dari keputusan yang dibatalkan tersebut harus dihilangkan sehingga yang bersangkutan (terkena) harus diberi ganti rugi atau rehabilitasi.
Misalnya: seorang diberhentikan sebagai pegawai, kemudia keputusan pemberhentian tersebut dibatalkan oleh pengadilan. Maka semua akibat dari keputusan (pemberhentian) yang dibatalkan tersebut harus dihilangkan. Artinya instansi yang membuat keputusan pemberhentian tersebut bukan saja harus menerima kembali pegawai yang bersangkutan tetapi juga harus memberikan ganti rugi akibat keputusan yang pernah dibuat.
Asas Perlindungan Atas Pandangan (Cara) Hidup
Asas jenis ini dalam Hukum Administrasi Negara menghendaki agar setiap pegawai negeri mempunyai hak atas kehidupan pribadinya sesuai dengan pandangan (cara) hidup yang dianutnya, dan pemerintah harus menghormatinya.
Asas Kebijaksanaan
Asas ini menghendaki agar dalam menjalankan fungsinya pemerintah diberi kebebasan untuk melakukan kebijaksanaan tanpa harus menunggu instruksi. Jadi disamping menjalankan peraturan perundang-undangan yang ada, pemerintah dapat melakukan tindakan positif (kebijaksanaan) dalam menyelenggarakan kepentingan umum.
Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum
Asas ini terkait dengan asas kebijaksanaan hukum administrasi negara seperti yang disebut diatas. Asa Penyelenggaraan Kepentingan Umum menghendaki agar dalam menyelenggarakan fungsinya, pemerintah selalu mengutamakan kepentingan umum. Kepentingan umum adalah kepentingan nasional (bangsa), oleh karena itu menjadi tugas seluruh aparat pemerintah untuk mewujudkannya.
Kepentingan umum harus diutamakan daripada kepentingan pribadi maupun golongan dan kepentingan daerah. Namun demikian tidak berarti bahwa kepentingan pribadi tidak diakui. Kepentingan pribadi tetap diakui tetapi demi kepentingan umum, kepentingan pribadi dibatasi.
Demikian penjelasan asas-asas singkat hukum administrasi negara. Asas-asas hukum administrasi negara dimaksudkan agar alat administrasi negara yang diperbolehkan melakukan kebebasan bertindak atau freies ermessen, tidak bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan fungsinya. Sehingga ada 13 asas hukum administrasi negara yang harus diperhatikan oleh alat-alat administrasi negara sebagai bentuk kontrol.
Semoga tulisan ini bermanfaat. Wassalam
*disadur dari BMP Pengantar Sistem Hukum Indonesia - Universitas Terbuka
*disadur dari BMP Pengantar Sistem Hukum Indonesia - Universitas Terbuka