Pencetus birokrasi, Max Weber, melihat birokrasi dalam konteks yang lebih luas. Sebagai organisasi formal yang berada pada tingkatan ideal,birokrasi yang memiliki aturan yang sangat rasional perkembangannya justru sangat berkaitan dengan demokratisasi dan kapitalisme.
 |
| potrait Max Weber | credit: https://en.wikipedia.org/wiki/Max_Weber |
"The development of money economy is offer great importance for the whole bearing of bureaucracy, ..." (Weber, 1978: 964).
Pada sub bab yang lain Weber mengatakan secara eksplisit, bahwa:
"The first such basis of bureaucratization has been the quantitative extension of administrative task. In politics, the big state and the mass party are the classic field of bureaucratization.... The progress of bureaucratization within the state administration itself is a phenomenon paralleling the deveIopment of democracy... " (Weber, 1978:969 dan 984).
Jadi jelas sekali bahwa demokrasi, kapitalisme dan birokrasi memiliki hubungan yang positif. Proposisi ini sekaligus mengundang banyak kritik, manakala rasionalisasi dan monocracy ternyata menentukan tumbuhnya demokratisasi dan kapitalisme di negara seperti Inggris misalnya.
Di dalam banyak kasus penerapan ide Weber ini ternyata selain dilihatnya terlalu pada konteks operasional dan bukan pada tataran konseptual, ide ini juga hanya berkembang pada tahapan the quantitative extension of administrative task. Artinya posisi birokrasi berhenti pada peranannya yang sangat instrumental untuk menyelesaikan tugas-tugas administratif. Konyolnya lagi ciri birokrasi Weberian yang begitu rasional di dalam banyak praktek berhenti pada posisinya sebagai instrument kekuasaan tanpa adanya kepentingan untuk melakukan kontrol.
Pernyataan Weber yang mendekatkan hubungan antara birokrasi dengan kapitalisme dan dengan beberapa fenomena seperti modern state dan mass party menghendaki adanya perbedaan level interpretasi. Pada tahapan ini, birokrasi tidak hanya sebagai perwujudan dari operasi administrative task namun harus dilihat pada konteks makro sebagai perlengkapan suatu administrasi negara modern.
Jadi birokrasi tidak dilihat pada levelnya yang mikro. Pemahaman pada level makro, mengharuskan birokrasi berada pada konteks nilai-nilai rasional (rasionalisasi) kehidupan dan hubungan-hubungan fungsional antar berbagai lembaga publik dan politik yang birokratis. Dinamika administrasi negara modern selalu diwarnai dengan perangkat sistem yang birokratis. Dan itu adalah ciri dari pertumbuhan demokrasi sekaligus birokratisasi.
Birokratisasi kehidupan administrasi negara pada jaman modern, khususnya di negara-negara yang belum demokratis ternyata berkembang bias sebagaimana ciri birokrasi yang dikemukakan Weber sendiri. Ciri itu terlalu instrumental dan mikro (intraorganisasional). Fenomena bias itu kemudian banyak dimanfaatkan sebagai alat kekuasaan karena inti dari kekuasaan adalah dominasi.
Struktur organisasi yang digambarkan Weber adalah gambaran dominasi dari pimpinan pada bawahan, dan ini berarti dominasi dari pihak yang berkuasa. Dan dalam posisi seperti ini, birokrasi sangat jauh dari keinginan cita-cita demokrasi. Dan juga cukup menggejala ditemukan lembaga-lembaga publik yang berkembang ternyata menjadi sangat terpisah satu dengan yang lain dan justru dipagari oleh ciri-ciri birokrasi yang sifatnya tertutup.
Mereka berkembang dijaman modern tetapi tidak dalam pengertian modern di dalam prosesnya seperti yang diinginkan Weber pada negara yang besar (big state).
Kritik ini tidak hanya datang dari akademisi di Eropa sendiri namun juga dari Amerika. Oleh karena itu sangatlah wajar jika di negara-negara yang otoriter, birokrasi pasti te1ah digunakan sebagai alat untuk menekan dan bukan untuk membebaskan.
Mendiskusikan kembali pendekatan Madisonian dengan Weberian sebagaimana yang telah dikemukakan di atas beberapa hal dapat diangkat berikut: keduanya sama-sama mengedepankan anggapan bahwa birokrasi memberikan dampak pada berkembangnya demokrasi dengan beberapa pembatasan fokus seperti yang telah di bahas pada pembicaraan tentang birokrasi Weber di atas.
Baik pada pendekatan Madisonan maupun Weberian perlu dipertimbangkan beberapa hal berikut:
Birokrasi dari administrasi negara sebagaimana yang dikemukakan oleh Madison seolah sangat dekat dengan nilai demokrasi, namun kita tidak mengetahui dengan pasti apakah pengertian ini sekaligus berada posisi modernitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Weber.
Dan apakah kalau persyaratan modernitas dilekatkan pada birokrasi Madisonian, dia akan dapat mempertahankan nilai-nilai demokrasi atau justru menghambat demokratisasi. Hal itu tidak diketahui dengan pasti. Pada pihak lain, pendekatan Weberian tidak otomatis memelihara nilai-nilai demokrasi meskipun secara tersurat hal itu tejadi pada negara modern.