Objek dan Lingkup Kajian Bahasan Hukum Tata Negara Menurut Para Ahli di Berbagai Belahan Dunia

Sebagaimana ilmu-ilmu yang lain, ilmu hukum tata negara memiliki batasan-batasan pembahasan yang jelas. Objek dan ruang lingkup kajian dari pembahasan hukum tata negara adalah semata-mata agar ilmu hukum tata negara memiliki pokok pikiran dan fokus studi keilmuan yang jelas. Terdapat berbagai versi dari kajian pembahasan hukum tata negara menurut para ahli. Ada yang mengkaji dengan mengeluarkan buku yang versinya selalu diperbarui, ada pula yang berupa textbook. Dan masing-masing ahli memiliki latar belakang dari daerah atau wilayah penelitian hukum yang berbeda.

ilustrasi buku jurnal hukum tata negara | credit: www.unsplash.com

BAHASAN HUKUM TATA NEGARA MENURUT LOGEMANN - EROPA CONTINENTAL

Buku J.H.A. Logemann  yang diterbitkan pada tahun 1948 di Leiden yang berjudul “Over de Theorie van Een Stellig Staatsrecht” berisi tiga bagian, yaitu:

1. Hukum Positif
2. Hukum Tata Negara Positif
3. Sistem Formil Hukum Tata Negara Positif.

Pada bagian kedua, oleh Logemann dibahas mengenai:

1. Hukum Tata Negara
2. Kesistematisan Hukum Tata Negara
3. Bentuk Penjelmaan Sosial Negara
4. Negara dalam Hukum Positif
5. Hukum Tata Negara dalam Arti Sempit
6. Hukum Administrasi dan,
7. Tipe-Tipe Negara

Sedangkan pada Bagian Ketiga, bahasan hukum tata negara yang diulas adalah mengenai:

• Jabatan Sebagai Pribadi
• Batas-Batas Jabatan
• Lahir dan Lenyapnya Jabatan
• Cara Menempati Jabatan
• Jabatan dan Pemangku Jabatan: Perwakilan
• Jabatan dan Pemangku Jabatan: Hubungan Dinas dengan Negara
• Jabatan Majemuk
• Kelompok Jabatan
• Lingkungan Kerja
• Wewenang Hukum
• Pegangan Waktu
• Pegangan Ruang dan Pegangan Pribadi
• Perbandingan Kekuasaan

BAHASAN HUKUM TATA NEGARA MENURUT MICHAEL J. ALLEN DAN BRIAN THOMPSON - EROPA KEPULAUAN

Sarjana Inggris, Michael J. Allen dan Brian Thompson dalam bukunya “Cases and Materials on Constitutional and Administrative Law" (1990-2003) mengelompokkan materi bahasannya ke dalam 11 (sebelas) bagian yaitu:

• Constitutional Law in the United Kingdom
• The Legislative Supremacy of Parliament
• The European Union
• The Rule of Law
• Constitutional Conventions
• Parliamentary Government at Work
• Civil Liberties
• Judicial Review: The Grounds
• The Availability of Judicial Review
• Ombudsman
• Statutory Tribunal

BAHASAN HUKUM TATA NEGARA MENURUT MICHAEL T. MOLAN

Ini adalah bahasan objek hukum tata negara versi textbook yang ditulis oleh Michael T Molan dengan judul “Constitutional Law: The Machinery of Government” memuat pokok bahasan yang sedikit berbeda. Molan membagi bukunya dalam 13 (tiga belas) bab yaitu:

• The Nature and Sources of Constitutional Law
• The European Union
• Constitutional Principles: The Separation of Power, The Rule of Law and the Independence of the Judiciary
• The Sovereignty of Parliament
• The Electoral System
• The House of Commons
• The executive
• Judicial Review of Executive Action
• The European Convention on Human Rights
• The Police Power
• The Right to Privacy and Family Life: Article 8 of the European Convention on Human Rights
• Freedom of Expression: Articel 10 of the European Convention on Human Rights
• Freedom of Assembly and Association: Article 11 of the European Convention on Human Rights

BAHASAN HUKUM TATA NEGARA MENURUT PENDAPAT JOHN ALDER - THE UNITED KINGDOM (INGGRIS)

Versi lainnya adalah dari John Alder, Erwin Chemerinsky, A.W. Bradley and K.D Ewing, O. Hood Phillips, Paul Jackson and Patricia Leopold serta banyak lagi buku teks Hukum Tata Negara lainnya.

John Alder dalam bukunya “Constitutional and Administrative Law” membagi bukunya dalam 5 (lima) bagian, yaitu:


General Constitutional Theory yang meliputi:

• The Nature of the United Kingdom Constitution
• The sources of the constitution
• Constitutionalism: the rule of law and the separation of power
• Parliamentary Supremacy
• The European communities

Sedangkan bagian kedua yakni Parliament, yang mencakup bahasan berupa:

• The constitutional position of parliament
• The House of Lords the House of Commons
• Parliamentary supremacy

Bagian ketiga The Executive yang meliputi:

• The Crown
• The powers of the crown
• Ministers and departments
• The civil service and the armed forces
• Ad hoc bodies
• Local government
• The police

Bagian keempat yaitu the Judicial Branch of the State, mencakup pembahasan mengenai:

• The Judiciary
• Tribunals and Inquiries
• Judicial Review of the Executive

Bagian kelima yakni Civil Liberties yang meliputi:

• General principles of civil liberties
• Freedom of speech and assembly
• Entry to and exclusion from the UK
• Emergency powers dan police powers of arrest and search in the investigation of crime

BAHASAN HUKUM TATA NEGARA MENURUT PARA AHLI DI INDONESIA

Di Indonesia, dikenal juga beberapa buku yang biasa dijadikan pegangan oleh mahasiswa dalam mempelajari ilmu hukum tata negara. Di antaranya adalah buku karya Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim yang berjudul “Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia”. Buku ini dipakai secara luas sebagai salah satu buku teks Hukum tata Negara di berbagai perguruan tinggi di tanah air. Di dalamnya dibahas mengenai 9 (sembilan) hal yaitu :

• Pendahuluan
• Ilmu Pengetahuan Hukum Tata Negara
• Sumber-Sumber Hukum Tata Negara Konstitusi
• Beberapa Azas yang Dianut oleh UUD 1945
• Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan
• Asas-Asas Kewarganegaraan
• Hak-Hak Asasi Mausia
• Sistem Pemilihan Umum

Hal-hal diatas adalah objek dan cakupan pembahasan dari materi ilmu hukum tata negara yang tertuang dalam berbagai sumber bacaan dan referensi keilmuan yang diciptakan oleh para ahli ilmu Hukum Tata Negara dalam bentuk buku yang menjadi rujukan untuk mengetahui objek maupun ruang lingkup Hukum Tata Negara.

Sumber:

Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I, Jimly Asshiddiqie