MAKNA PENTING BIROKRASI DALAM KONSEP PEMERINTAHAN
Menurut Kourke, birokrasi adalah sistem administrasi dan pelaksanaan tugas keseharian yang terstruktur, dalam sistem hirarki yang jelas, dilakukan dengan tertulis oleh bagian tertentu yang terpisah dengan bagian lainnya, oleh orang yang dipilih karena kemampuan dan keahlian di bidangnya.
Dari penjelasan ahli diatas dapat ditarik poin-poin penting dari makna birokrasi, meliputi:
- Adanya sistem administrasi
- Pengorganisasian dan organisasi
- Validasi tugas dan wewenang masing-masing bagian
- Terdapat sistem rekruitmen terhadap aparatur pelaksanaannya
Sementara itu, dalam konsep pemerintahan negara Indonesia, birokrasi bisa diartikan sebagai keseluruhan organisasi pemerintah, yang menjalankan tugas-tugas negara dalam berbagai unit organisasi pemerintah dibawah departemen dan lembaga-lembaga non-departemen, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Umumnya, birokrasi mencakup tata kerja pemerintahan agar tujuan negara bisa tercapai secara efektif dan efisien sehingga para pelakunya harus obyektif dan terbuka karena tata kerja ini untuk tujuan bersama, bukan untuk individu atau orang-per-orang.
Dalam ilmu politik dikenal beberapa teori utama dalam membentuk institusi (birokrasi) di berbagai negara, yakni:
- Teori rational-administrative model
- Teori power block model
- Teori bureaucratic oversupply model
- Teori ne public service
Dalam pembahasan kali ini, kita akan membicarakan birokrasi rasional, penerapan dan kendalanya di Indonesa.
TEORI BIROKRASI RASIONAL MENURUT MAX WEBER
Birokrasi rasional atau rational-administrative model adalah model birokrasi yang dikembangkan oleh Max Weber. Menurut Weber, birokrasi yang ideal adalah birokrasi yang berdasarkan pada sistem peraturan yang rasional dan tidak berdasarkan pada paternalisme kekuasaan atau kharisma (otokrasi – patriarki politik).
Birokrasi rasional dibentuk sebagai organisasi sosial yang dapat diandalkan, terukur, dapat diprediksikan dan efisien. Birokrasi rasional merupakan hasil dari praktik demokrasi obyektif dan bersifat impersonal yang menuntut penegakan hukum dan legalisme formal dalam tugas-tugas penyelenggaraan negara. Birokrasi model ini harus terstruktur, kuat dan memiliki sistem kerja yang terukur dengan baik.
KELEMAHAN MODEL BIROKRASI RASIONAL WEBER
Melihat dari karakteristik birokrasi rasional diatas, tentunya menjadi dasar yang baik untuk mencapai welfare-state. Akan tetapi, sebagaimana sistem, birokrasi rasional memiliki beberapa kendala dalam penerapannya. Kendala-kendala itu sebenarnya nampak dalam kritik yang diberikan oleh ahli-ahli lain terhadap pemikiran Weber. Diantaranya adalah:
Norma-norma impersonal dalam birokrasi rasional bisa menyebabkan konflik dengan individu dalam sub-sub unit dalam organisasi, dimana masing-masing unit memiliki ego sektoral dalam impersonalitas mereka yang pada akhirnya bertentangan dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. (Merton and Selznick)
Birokrasi rasional menuntut profesionalisme dan hak untuk memerintah. Tidak mungkin untuk memastikan bahwa posisi yang tinggi dalam hirarki otoritas akan diiringi oleh ketrampilan profesional yang sesuai. Ini juga mengaburkan fungsi pengorganisasian dalam sistem birokrasi: siapa yang harus dipatuhi diantara orang yang memiliki hak untuk memerintaah atau oraang yang memiliki keahlian mumpuni? (Talcot Parson)
Birokrasi rasional model Weber memuat asumsi-asumsi mapan bagi standard dunia Barat. Administrasi birokrasi rasional nampaknya kurang cocok jika diterapkan dalam masyarakat-masayarakat yang terbelakang dan masing berkembang secara ekonomi dan sosial budaya dengan budaya patrimoniial yang kental. (RV Presthus daan W. Delaney).
KENDALA PENERAPAN BIROKRASI RASIONAL DAN SOLUSI ATAS KENDALA TERSEBUT
Dalam konteks penerapan birokrasi di pemerintahan Indonesia, kendala birokrasi rasional dapat diperhatikan dalam poin-poin dibawah ini:
- Transisi budaya politik
Birokrasi rasional menuntut impersonalitas, sementara kondiisi di tubuh pemerintahan masih diselimuti dengan ‘memori kebangsaan’ dengan sistem patrinealistic/sistem kerajaan. Sebagai negara republik, kita harus menerima kenyataan bahwa masih banyak jiwa-jiwa aristokrat yang menduduki jabatan-jabatan penting di institusi pemerintah. Ini pada akhirnya menimbulkan praktik budaya KKN, orang dalam, orang titipan, ABS (Asal Bapak Senang), dan keberpihakan politik.
Apa yang bisa diupayakan? Solusinya adalah....
Memperbaiki sistem rekruitmen CPNS menjadi lebih terkomputerisasi, sehingga kredibilitas dan akuntabilitas perekrutan bisa terjamin. Upaya political will dari pemerintah untuk mengesahkan aturan pelarangan anggota keluarga pejabat untuk bergabung dalam institusi yang sama. Bagaimana jika kenyataannya anggota keluarga pejabat tersebut memiliki kompetensi yang dipersyaratkan? Wilayah abu-abu seperti ini tetap harus dimusnahkan karena berpotensi menimbulkan masalah dikemudian hari. - Birokrasi rasional dapat diandalkan, terukur, dapat diprediksikan dan efisien
Kenyataannya masih banyak bentuk penyimpangan aturan birokrasi yang dibuktikan dengan munculnya berbagai keluhan/uneg-uneg masyarakat baik di media sosial maupun kolom khusus pembaca di surat kabar.
Apa yang bisa diupayakan? Solusinya adalah...
Birokrasi di Indonesia harus menciptakan sistem pengawasan yang mumpuni. Selama ini pengawasan pelaksanaan birokrasi lebih menekankan pada upaya menegakkan kebenaran formal, tanpa memperdulikan kebenaran materiil. Seperti contoh kasus: untuk apa predikat WTP oleh BPK jika pejabat pemerintah di daerah tersebut masih banyak yang korupsi?
Ini karena praktik pengawasan terlalu emphasizing upaya kuratif daripada preventif. Artinya reformasi atau perombakan sistem birokrasi dilakukan SETELAH adanya kejadian/masalah, bukan jauh-jauh hari sebelum masalah itu datang. Fungsi perencanaan dan pematangan sistem birokrasi harus betul-betul dilakukan dan ada political will untuk mengesahkan peraturan tsb. - Birokrasi rasional memiliki konsep validasi tugas dan wewenang
Masih banyak tugas-tugas pejabat pemerintahan begitu pula wewenang yang diberikan saling tumpah tindih satu sama lain baik secara struktural maupun fungsional. Ketidakjelasan kedudukan unit dalam suatu organisasi menimbulkan inefisiensi dan memperlambat gerak organisasi pemerintah tersebut dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.
Apa yang bisa diupayakan? Solusinya adalah....
Perampingan organisasi, re-strukturisasi jabatan berdasarkan pencapaian tujuan (tupoksi) dan integrasi antar lembaga. Sehingga marwah mission driven dalam memberikan pelayanan umum bisa tercapai. Birokrasi di Indonesia masih menganut paham ‘titah’ dimana pelaksananya mengagungkan juklak dan juknis yang pada akhirnya menjadikan pelayanan yang diberikan rancu, ribet dan ruwet.
Sumber:
- BMP Modul IPEM4429 Manajemen Pelayanan Umum – Universitas Terbuka
- Birokrasi dan Politik (eprints.undip.ac.id)
- Ayi Karyana; Jurnal Kebijakan Publik, Volume 3 Nomor 1 (Maret 2012 hlm 1-57)