 |
| © Wallpaper Crafter |
Menjadi orang Indonesia memang butuh mental yang kuat.
Bagaimana tidak kuat? Kita sering kali harus mudah memaafkan, mudah menerima dan mudah memahami apapun yang diutarakan para pemangku kekuasaan.
Meskipun tidak semuanya, pemerintah seolah sudah terbiasa memberikan pendapat yang tidak seiya-sekata dengan kenyataan. Entah apa yang dipikirkan, karena sepertinya membuat masyarakat bingung adalah hobi mereka. Apakah pemerintah memegang teguh prinsip bahwa lebih baik menutupi kebenaran supaya tidak ada rasa sakit hati?
Sudah pasti hubungan seperti itu jelas tidak akan berjalan lama,
Percik-percik kekecewaan dan berbagai pertanyaan tentu bergaung di benak banyak masyarakat Indonesia. Mempertanyakan hal yang sama, meragukan fakta yang dipaparkan, sehingga jangan salah kalau akhirnya nada-nada protes akan bermunculan sebagai imbas dari jawaban ‘kita baik-baik saja, kok’.
Hingga akhirnya ketika anggapan ‘tidak apa-apa’ itu terus diucapkan tanpa enggan menjelaskan kenyaataan sebenarnya, siapa yang akan merugi?
Indonesia.
Oleh-Oleh Semu dari COP 26
 |
| Presiden Jokowi di COP26 © YouTube Sekretariat Presiden |
Hadir sebagai negara dunia ketiga dalam KTT PBB tentang Perubahan Iklim atau Conference of Parties (COP) 26 di Glasgow, Skotlandia pada awal November 2021 lalu, Indonesia tentu tak ingin mempermalukan dirinya sendiri.
Di hadapan para pemimpin negara dunia atau jumpa bilateral, Presiden Jokowi memaparkan klaim pencapaian negeri ini atas banyaknya keberhasilan penanganan krisis iklim. Mulai dari turunnya angka deforestrasi serta karhutla (kebakaran hutan dan lahan), pengembangan mobil listrik sampai penekanan emisi GRK (Gas Rumah Kaca) yang memang selama ini jadi masalah di Nusantara.
Seolah mendengarkan bisikan dari cenayang yang begitu hebat, Jokowi begitu percaya diri kalau Indonesia bisa mencapai nett-zero emission lebih cepat daripada target.
Tak hanya itu saja, Jokowi kembali menjanjikan adanya rehabilitasi 600 ribu hektar mangrove alias hutan bakau sampai akhir kepemimpinannya kelak di 2024. Demi meninggalkan kesan istimewa lainnya, Jokowi juga mengaku pemerintah sudah berhasil merehabilitasi tiga juta lahan kritis selama 2010-2019.
Namun, apakah benar seperti itu?
Pertama, Greenpeace justru menyebutkan kalau laju deforestrasi di Indonesia meningkat dari 2,45 juta hektar di tahun 2003-2011, menjadi 4,8 juta hektar di tahun 2011-2019.
Kedua, karhutla di tahun 2020 memang menurun dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 296 ribu hektar atau setara empat kali luas ibukota DKI Jakarta. Tetapi, penurunan itu terjadi karena anomali cuaca lewat campur tangan La Nina, bukannya upaya langsung pemerintah.
Ketiga, buaian pemerintah mengenai restorasi 600 ribu hektar mangrove hingga 2024 memang menggetarkan hati. Namun tahukah kalian berapa luas hutan mangrove yang rusakdi negeri ini? Mencapai 1,8 juta hektar.
dan keempat, masih banyak pertanyaan penyelamatan lahan kritis karena faktanya laju deforestasi justru meningkat dan komitmen moratorium sawit yang masih tidak jelas.
Seolah membalikan paparan pidato Jokowi, Yuyun Harmono selaku Manajer Kampanye Keadilan Iklim WALHI kepada CNN Indonesia justru menegaskan jika emisi GRK Indonesia melebihi ketentuan. Jika sesuai dengan tahun dasar perhitungan emisi GRK pada NDC (Nationally Determined Contribution) yakni tahun 2010, Indonesia masih jauh panggang dari api.
Meliihat lima sektor sumber energi penyumbang emisi GRK yakni energi, industri dan penggunaan produk, pertanian, kehutanan dan kebakaran gambut serta limbah, Indonesia masih terus terikat pada masalah karhutla dan energi.
 |
| Karhutla di Ogan Ilir © ANTARA FOTO/Nova Wahyudi |
Tak heran kalau akhirnya Bill Hare selaku CEO Climate Analyticsyang merupakan mitra dari Badan Pengawas CAT (Climate Action Tracker), menilai negeri ini sebagai salah satu yang gagal memenuhi ambisi nett-zero emissionsesuai target Perjanjian Paris 2015.
Ingin mencapai 1,5° celcius sesuai kesepakatan?
Negeri ini diprediksi mengalami peningkatan 4° celcius karena gagalnya memangkas emisi GRK. Jika NDC ingin dunia meraih nol emisi di tahun 2050, bisa saja Indonesia baru melakukannya pada tahun 2060 alias telat 10 tahun.
Apalagi dengan rencana pembangunan PLTU batu bara yang dilakukan Kementerian ESDM dan PLN, membuat lagi-lagi Ibu Perwiti cuma dijanjikan harapan semu soal perubahan iklim.
Jalur Pintas Henti Emisi Lewat Biofuel
Jika melihat dokumen NDC, dipaparkan bahwa energi fosil bakal jadi penyumbang emisi terbesar di tahun 2030nanti dengan porsi mencapai 58%. Kamu tentu sudah tahu bahwa bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi dan gas alam ini tampak sulit sekali dilepas di Indonesia.
Coba lihat, kamu memasak dengan apa? LPG.
Bahan bakar kendaraan bermotor pakai apa? Bensin atau solar.
Pesawat terbang bisa beroperasi menggunakan apa? Avtur.
Jalan raya bisa nyaman dilintasi berkat apa? Aspal.
Yap, semua itu adalah hasil olahan minyak bumi yang merupakan bahan bakar fosil.
Menghentikan bahan bakar fosil di Indonesia tentu tak ubahnya kiamat sugra. Namun jika tidak dihentikan, harapan jika negeri ini bisa memangkas emisi GRK jelas hanya jadi sebuah pepesankosong. Semakin sulit karena berdasarkan data Korps Lalu Lintas Polri yang dilansir VIVA Otomotif pada awal September 2021 lalu, total kendaraan bermotor di Tanah Air menembus 143,3 juta unit!
Lantaran kendaraan bermotor itu adalah salah satu penyumbang emisi GRK terbesar lewat polutan karbondioksida (CO2), energi terbarukan lagi-lagi menjadi solusi yang didengungkan. Demi memperoleh sumber energi alternatif selain minyak dan gas bumi, hadirlah yang namanya BBN (Bahan Bakar Nabati) alias biofuel.
Dilansir Madani Berkelanjutan, biofuel sendiri merupakan bahan bakar yang dibuat dari biomassaatau materi yang berasal dari binatang dan tumbuhan. Ada tiga jenis biofuel yang wajib kamu tahu yakni bioetanol (alkohol yang terbuat dari tumbuhan), biodesel (bahan bakar yang terbuat dari minyak-minyak tumbuhan) dan biogas(bahan bakar dari hasil fermentasi sampah tumbuhan atau kotoran binatang dan manusia).
Berdasarkan informasi Departemen Energi Amerika Serikat, biodieselhanya menghasilkan seperempat dari jumlah emisi karbondioksida diesel konvensional. Belum lagi bioetanol yang mengeluarkan emisi karbon sampai 48% lebih sedikit daripada bensin pada umumnya. Sehingga kamu bisa membayangkan bagaimana negeri ini mampu memangkas emisi GRK dalam jumlah besar jika penerapan biofueldilakukan masif di seluruh penjuru negeri, bukan?
Hal itu pula yang akhirnya menyadarkanku saat menghadiri webinarbersama Eco Blogger Squad pada Jumat (12/11) siang pekan lalu. Sebagai gathering online terakhir di tahun 2021 ini, kami dikenalkan pada dua sosok dari instansi berbeda yakni Kukuh Sembodho selaku Program Assistant BiofuelYayasan Madani Berkelanjutan, dan Ricky Amukti sebagai Engagement Manager Traction Energy Asia.
Jika selama ini biofuel yang kutahu cuma semata bahan bakar non fosil, Kukuh lebih lanjut menjelaskan kalau ternyata ada tiga generasi BBN sejauh ini. Bukan hanya bioethanoldan biodiesel saja, generasi ketiga BBN bahkan sudah mencakup biodieselyang terbuat dari microalgae sampai bahan bakar hidrogen yang terbuat dari green microalgae.
Hanya saja untuk bahan bakar hidrogen, Ricky dengan tegas menjelaskan kalau biofuel jenis itu tampaknya masih akan sulit diterapkan di Indonesia.
Kenapa?
Sumber energi masa depan dengan proses pembakaran yang hanya menghasilkan air dan panas ini membutuhkan teknologi yang luar biasa rumit dan luar biasa mahal. Meskipun begitu apa yang dijanjikan memang benar-benar fantastis yakni sama sekali tidak menghasilkan emisi karbon.
Kendati begitu Ricky menambahkan kalau pemerintah sudah mulai mendorong penggunaan biodiesel sebagai campuran bahan bakar minyak di beberapa sektor mulai usaha mikro, perikanan, pertanian, PSO (Transportasi dan Pelayanan Umum), industri dan komersial, pembangkit listrik hingga rumah tangga.
Hal ini yang akhirnya mengenalkan kita pada B20, B30 dan B100.
Apa maksudnya?
Program mandatori pemerintah yang mewajibkan pencampuran biodieseldengan bahan bakar minyak bumi. Misalkan saja B20, artinya ada 20% biodiesel yang dicampur dengan 80% bahan bakar fosil lalu B30 yang mencampurkan 30% biodieseldan seterusnya.
Wah, upaya yang luar biasa!
Komitmen pemerintah ini harus didukung dengan maksimal!
Biodiesel adalah solusi net-zero emission untuk Indonesia!
Benarkah?
Bagaimana kalau sebetulnya mandatori B30 yang diperoleh dari campuran solar dan FAME (Fatty Acid Methyl Ester) itu merupakan solusi semu karena justru meningkatkan laju deforestrasi?
Lhoh, kok?
Karena bahan bakar ramah lingkungan yang digunakan di Indonesia ini berbasis kelapa sawit.
Ya, kelapa sawit yang dianggap sebagai komoditas emas ini memang luar biasa. Bahkan menurut Auriga, sawit memiliki kontribusi yang luar biasa besar terhadap perekonomian nasional. Di tahun 2015 saja, negeri ini menghasilkan 31 juta ton CPO (Crude Palm Oil) alias minyak sawit mentah dengan nilai Rp216 triliun alias 12% dari pendapatan negara. Lima provinsi yang jadi primadona sawit adalah Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat.
Laporan ini membuat Presiden Jokowi begitu ngototmendorong biodiesel berbahan baku minyak sawit. Bagaimana tidak ngotot, karena penggunaan CPO sebagai biodieseluntuk B30 bisa menghemat devisa negara hingga Rp110 triliun per tahun, seperti dilansir Tirto.
Karena hal ini pula, Indonesia pun ditahbiskan sebagai negara dengan lahan panen CPO terluas di dunia. Di mana menurut Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) yang dilansir dari Katadata, luas lahan tanaman penghasil kelapa sawit di Nusantara menembus 11,75 hektar per tahun 2019 alias 49,5% dari total lahan sawit dunia.
Fakta ini pula yang membuat Kukuh dan Ricky sama-sama sepakat kalau kelapa sawit memang menjadi bahan baku paling tepat untuk biofuel di Indonesia, karena stok yang melimpah.
Wah, negeri ini benar-benar surga kelapa sawit!
Memang. Namun bagaimana jika itu merupakan surga yang tidak dirindukan?
Yap, kamu harus tahu, bahwa jika memang pemerintah ingin mendorong penggunaan CPO yang diambil dari kelapa sawit, artinya lahan-lahan kelapa sawit yang dibutuhkan makin luas pula. Dan untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit yang begitu menggiurkan hasilnya itu, kebakaran hutan jelas tak bisa dihindarkan sehingga emisi karbon pun lagi-lagi meningkat.
Traction Energy Asia melansir pada Januari 2021 jika penggunaan biodieselB30 memang mengurangi 30 juta ton emisi karbondioksida. Namun tahukah kamu berapa emisi CO2 yang dihasilkan dari ekspansi lahan perkebunan sawit demi memenuhi permintaan bahan baku biodieselitu? Mencapai 52 juta ton, berdasarkan analisis daur hidup sektor hulu hingga hilir.
Sudah hutan Indonesia makin berkurang demi membuka lahan kelapa sawit, eh, emisi karbon juga bertambah.
Sungguh sebuah kondisi yang simalakama.
“Kalau memang kebakaran hutan gambut terjadi karena pembukaan lahan kelapa sawit, maka ini artinya biodiesel sebetulnya menaikkan emisi karbon, bukannya menurunkan,” papar Arikan Suryadharma selaku Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia.
Semakin miris karena menurut data yang dipaparkan Ricky, para pemilik kebun kelapa sawit mandiri justru tak memperoleh manfaat dari program biodieselpemerintah, karena dikuasai oleh pebisnis-pebisnis sawit raksasa.
Padahal harusnya pemerintah melibatkan para pekebun sawit mandiri yang menguasai 40% total perkebunan kelapa sawit di negeri ini, di mana lewat merekalah laju deforestrasi bisa dihentikan berkat upaya menjaga hutan-hutan alam yang tersisa.
Sawit Bukan Satu-Satunya Bahan Biofuel Untuk Indonesia
Melihat betapa simalakama-nya kondisi yang menerpa kelapa sawit, apakah ini artinya Indonesia tak akan pernah bisa menerapkan biofuel?
Tenang saja, masih ada alternatif nabati lain untuk bahan bakar ramah lingkungan.
Salah satunya adalah minyak jelantah alias UCO (Used Cooking Oil) yang direkomendasikan sebagai biofuelgenerasi kedua. Yap, minyak sisa menggoreng masakan di dapur yang lebih sering dibuang ini rupanya mampu menggantikan posisi kelapa sawit.
Pada tahun 2019 saja, ada 13 juta ton konsumsi minyak goreng di Indonesia dengan 3,24 juta ton di antaranya berpotensi menjadi bahan baku biodiesel. Bahkan menurut ICCT (International Council on Clean Transportation), Indonesia mampu menghasilkan 1,2 miliar liter biodiesel dengan asumsi pengumpulan minyak jelantan yang agresif.
Data itu membuat negeri ini mampu mengganti hingga 45% CPO sebagai bahan baku biodiesel dan mendorong terpangkasnya enam juta ton emisi GRK setiap tahunnya.
Namun kini yang jadi pertanyaan, apakah pemerintah serius untuk mengubah CPO menjadi minyak jelantah?
Sebuah pertanyaan yang mungkin sepele dilontarkan oleh rakyat jelata sepertiku, tapi akan sulit dijawab oleh para pemangku kekuasaan dengan korporat-korporat raksasa yang bertahta di belakangnya.
Terus bertahanlah jadi orang Indonesia.
Terus cintailah negeri ini, meskipun pemerintahnya akan membuatmu merasakan luka yang tak berdarah.
Karena memang jadi warga negara Indonesia itu berat, biar aku saja.
Sumber:
Katadata, Antara News, Greenpeace Indonesia, Auriga Nusantara, Bisnis, CNN Indonesia, Tirto